Posted by SPORTSJABAR-Kabupaten Bandung Barat resmi memasuki babak baru pembangunan olahraga. Untuk pertama kalinya, Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) diperkenalkan dan disiapkan untuk diukur secara sistematis, terstruktur, dan berbasis data hingga ke tingkat desa.
Langkah awal itu ditandai melalui Pelatihan Pendataan dan Monitoring IPO yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat di Hotel Gumilang, Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti perwakilan 165 desa se-Kabupaten Bandung Barat, serta KORMI.
Berbeda dari kegiatan seremonial, pelatihan ini menempatkan desa sebagai aktor utama. Desa tidak lagi sekadar objek pembangunan olahraga, tetapi menjadi sumber data, penggerak partisipasi, dan penentu arah kebijakan ke depan.
IPO: Raport Nyata Pembangunan Olahraga Daerah
Ketua Tim Pengukuran Pembangunan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Edward T. Panjaitan, S.E., M.Si, menegaskan bahwa IPO merupakan alat ukur yang menunjukkan kondisi riil pembangunan olahraga di suatu daerah bukan asumsi, bukan pula klaim sepihak.
“Daerah selama ini sering merasa sudah membangun olahraga, tapi belum punya data yang menunjukkan sejauh mana keberhasilannya. IPO inilah yang menjadi raportnya,” ujar Edward.
Menurutnya, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah yang patut diapresiasi karena baru pertama kali menginisiasi pengukuran IPO, namun langsung melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa dan kecamatan.
Edward menjelaskan, pengukuran IPO nantinya tidak dilakukan di seluruh desa, melainkan melalui metode sampling di 40 desa yang mewakili karakter wilayah Bandung Barat. Dari proses itu, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran menyeluruh terkait:
ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
tingkat partisipasi masyarakat
potensi olahraga prestasi dan rekreasi
hingga tantangan nyata di lapangan
Spirit warnai acara pelatihan dan monitoring Dispora KBB
Hasil pengukuran tersebut tidak berhenti pada angka, tetapi akan diturunkan menjadi rekomendasi kebijakan, baik berupa pembangunan fasilitas, penguatan program olahraga masyarakat, maupun pembinaan olahraga prestasi.
“Data IPO ini nantinya akan menjadi dasar perencanaan. Dari sinilah pemerintah daerah bisa menentukan intervensi apa yang paling dibutuhkan,” tegas Edward.
Antusiasme peserta terlihat jelas sepanjang kegiatan, terutama saat sesi diskusi dan tanya jawab. Banyak peserta desa menyampaikan kondisi lapangan olahraga yang terbatas, minimnya fasilitas, hingga tingginya minat masyarakat yang belum terwadahi secara optimal.
Penelaah Teknis Kebijakan Kemenpora RI, Adi Ari Putro, menilai respons tersebut sebagai sinyal positif. Menurutnya, IPO justru dibutuhkan agar persoalan-persoalan di desa tidak lagi sekadar keluhan, tetapi terdata dan direspons secara kebijakan.
“Ketika data sudah ada, maka kebijakan bisa tepat sasaran. IPO membuka ruang itu,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi tahap awal dari proses panjang. Pemerintah daerah, desa, dan Kemenpora diharapkan membangun komitmen berkelanjutan agar pengukuran IPO benar-benar terlaksana pada 2026, sebagaimana amanat kebijakan nasional.
Jika berjalan konsisten, IPO bukan hanya menjadi alat ukur, tetapi fondasi perencanaan olahraga jangka panjang di Kabupaten Bandung Barat dari desa, oleh data, untuk masyarakat.(RESTU)